Tanah Terlantar Untuk Apa?

0
212

ReincoArtikel, Jakarta – Isu tanah terlantar khususnya dibidang properti menjadi isu hangat mengingat banyak proyek skala besar seperti; kota mandiri Bumi Serpong Damai, Kota Baru Parahyangan, Kota Delta Mas, Kota Mandiri Sentul City, Kota Alam Sutera, Kota Kedaton Indah, Kota Telaga Kahuripan, Kota Damai Indah, Kota Summarecon Bekasi, dll. Terkena imbas akibat kebijakan ini.

Tanah terlantar ini memang perlu diatur agar tidak jadi spekulasi yang akhirnya merugikan masyarakat.

Namun demikian, perlu ada klasifikasi yang jelas terkait tanah terlantar

Landasan Hukum Tanah Terlantar

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 2 PP No.11/2010 Suatu Tanah dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:

  1. Tanah tersebut sudah sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah;
  2. Tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Sebagai informasi untuk dapat dilakukan identifikasi dan penelitian atas suatu tanah sebagai Tanah Terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan, terdapat pembatasan jedah waktu yang harus terpenuhi atas bidang-bidang tanah yang terindikasi terlantar tersebut, yaitu sebagai berikut: (Pasal 6 ayat 1 PP No.11 / 2010)

  1. Untuk tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai maka identifikasi dan penelitian tanah terlantar dapat dilakukan terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan hak-hak atas tanah tersebut; atau
  2. Sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang.

Prosedur Penetapan Suatu Tanah Terlantar

Adapun Penetapan suatu tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar untuk ditetapkan menjadi Tanah Terlantar akan dilakukan melalui 4 tahapan (Pasal 3 Perka BPN No.4 / 2010 Jo Perka BPN No.9/2011), yaitu meliputi:

Tahap 1 : inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar

Pada tahap ini Kepala Kantor Wilayah BPN akan melakukan Inventarisasi Tanah terhadap tanah yang terindikasi sebagai Tanah Terlantar, dimana inventarisasi tersebut dilakukan berdasarkan informasi mengenai adanya tanah terlantar yang dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu:(Pasal 4 Perka BPN No.4 / 2010 Jo Perka BPN No.9/2011)

Tahap 2 : identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar

Setelah didapatkan data-data tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar, maka akan ditindaklanjuti dengan identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian lapangan. Pada tahap ini, Kepala Kantor Wilayah BPN akan menganalisis hasil inventarisasi tersebut di atas untuk menyusun dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar.

Tahap 3 : peringatan terhadap pemegang hak

Jika berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian di atas ditemukan atau terbukti adanya  tanah yang diterlantarkan, maka Kepala Kantor Wilayah akan memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah tersebut dan sekaligus memberikan peringatan kepadanya

Tahap 4 : penetapan tanah terlantar

Dalam hal setelah diberikan peringatan namun ternyata pemegang hak tidak mematuhinya, maka Kepala Kantor Wilayah akan mengusulkan kepada Kepala BPN pusat agar tanah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tanah terlantar

Konsolidasi Tanah Perkotaan

Sering kali tanah terlantar di perkotaan menjadi polemik, dengan luas wilayah perkotaan yang relatif tetap, pada sisi lain kebutuhan ruangnya (tanah) secara garis lurus terus-menerus meningkat maka peningkatan kebutuhan ruang tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tanah yang diperlukan untuk perluasan ruang kota.

Fenomena tersebut menimbulkan tumbuh dan berkembangnya penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah secara tidak sah (liar), lingkungan kumuh (slum area), dan timbulnya spekulan tanah karena harga tanah selalu naik secara tidak wajar dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, keadaan ini sering kali menyebabkan upaya-upaya pemerintah atau lebih spesifik pemerintah kota (pemkot) untuk membenahi atau meremajakan lingkungan permukiman kumuh di wilayah perkotaan mengalami kesulitan, bahkan kegagalan. Utamanya, kesulitan itu dihadapi dalam membebaskan tanah-tanah yang diperlukan untuk pembangunan.

Selama ini, pemerintah atau pemkot telah memanfaatkan dan mengembangkan konsep pembangunan lingkungan permukiman yang terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat pemilik tanahnya. Salah satu konsep pembangunan itu adalah konsolidasi tanah (land consolidation) atau untuk perumahan dikenal dengan istilah konsolidasi tanah perkotaan (urban land consolidation).

Konsolidasi tanah merupakan konsep pembangunan lingkungan permukiman yang terpadu. Selain menata kembali penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanahnya secara optimal, tertib, dan teratur, proses ini juga melibatkan partisipasi masyarakat pemilik tanahnya. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip “membangun tanpa menggusur” dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam bentuk “dari, oleh, dan untuk mereka sendiri.”

Selain mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam menata kembali lingkungan pemukimannya melalui upaya konsolidasi tanah, para pemangku kepentingan juga harus memprioritaskan penerapan pembangunan yang mampu menghemat pemanfaatan tanah. Langkah ini ditempuh dengan pendekatan pembangunan perumahan secara vertikal.

Di negara asia lain, pelaksanaan sosialisasi dalam rangka konsolidasi bisa mencapai ratusan kali pertemuan. Adapun penghuni lama harus diprioritaskan dalam menempati lokasi baru dan dibuatkan perjanjian di hadapan pejabat yang berwenang dengan prinsip kesetaraan. Prinsip ini memungkinkan adanya persamaan kedudukan antara penggarap tanah negara dan/atau pemegang hak atas tanah dan badan hukum yang bekerja sama dalam pelaksanaan konsolidasi tanah dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Editor : Aldi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here