Perijinan Bangunan Tinggi Semua Bisa Diatur!!

0
278

ReincoArtikel, Jakarta – Perijinan bangunan tinggi sangat kompleks, jika ada adagium semua bisa diatur, sangat berbahaya jika itu terjadi pada proses perijinan bangunan tinggi.

Kenapa demikian?, Karena bangunan tinggi khusus yang fungsinya hunian. Memiki resiko yang cukup besar. Jika kelayakan fungsi hunian tersebut tidak melalui prosedur yang jelas maka dikhawatirkan banyak persoalan teknis dak non teknis dikemudian hari

Semuanya itu bermula dari ide awal perencanaan bangunan tinggi hingga Izin Mendirikan Bangunan alias IMB. Perubahan demi perubahan tidak memperhatikan perencanaan yang terpadu. Sehingga banyak kasus IMB jadi namun tidak sesuai dengan luasan dan fungsinya.

Pertanyaannya adalah, mengapa perijinan khususnya IMB sering berubah? Ternyata, selain karena faktor bisnis, perubahan ini juga diberi ruang oleh peraturan.

Proses perijinan IMB ini sangat dasar sekali, keberadaan IMB akan memberikan banyak manfaat lainnya. IMB dapat meningkatkan nilai jual rumah maupun gedung tinggi dan mempermudah dalam proses transaksi jual beli maupun sewa-menyewa.

Prosedur perijinan bangunan tinggi

Reinco mengambil contoh prosedur bangunan tinggi untuk daerah ibu kota Jakarta Secara ringkas tahapan Pengajuan IMB Bangunan Umum (Non Rumah Tinggal) 9 lantai atau lebih, setiap pemohon yang berdomisili di Jakarta terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran di loket Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kantor Provinsi DKI Jakarta.

Di sana pemohon juga diwajibkan untuk menyertakan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, kemudian berkas-berkas yang telah masuk akan diteliti dan disidangkan oleh Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK). Setelah lulus maka akan disidangkan kembali berdasarkan Pencanaan Struktur oleh Tim Penasehat Konstruksi Bangunan (TPKB) dan Perencanaan Instalasi dan M&E ke Tim Penasehat Instalasi Bangunan (TPIB).

Isu Penting Perijinan Dan Kepemilikan Di Apartemen

Isu penting seputar kepemilikan apartemen yang sering reinco temui dari kalangan developer maupun konsumen, ialah isu seputar hak kepemilikan. Yang perlu anda tahu berbeda dengan hak milik pada rumah biasa di atas tanah (landed house). khusus untuk apartemen, masih banyak yang bingung dengan aspek hukum kepemilikannya.

Pada umumnya, jika Anda membeli rumah, Anda akan mempunyai Hak Milik. Bila Anda membeli apartemen, maka hak kepemilikannya lebih kompleks. Berdasarkan status tanahnya, apartemen digolongkan menjadi Tanah Negara, Tanah Hak Milik, dan Tanah Pengelolaan.

Jika apartemen yang Anda beli didirikan di atas tanah negara, maka status pengelolaan oleh pengembang adalah HGB diatas HPL. Sementara, jika apartemen berdiri di tanah hak milik, maka hak pengelolaan pengembang adalah HGB Murni diatas Hak Milik.

Sedangkan jika developer hanya diberi kuasa untuk membangun apartemen di tanah pihak ketiga atau Hak pengelolaan seperti terjadi di Kemayoran, maka status pengelolaannya menjadi HGB HPL.

Namun hampir tidak pernah ada pengembang yang membangun bangunan tinggi diatas tanah pengelolaan, selain marketnya terbatas secara bisnis juga tidak menguntungkan. Terkecuali bangunan tinggi tersebut adalah bangunan pemerintah yang difungsikan untuk perkantoran atau fungsi sosial lainnya.

Selain itu, dalam peraturan tentang rumah susun di Indonesia, masih ada simpang siur antara fungsi hunian, non hunian dan campuran. Sehingga banyak prakteknya bangunan tinggi khususnya non hunian seperti; pusat perbelanjaan, perkantoran, shopping mall disiasati dengan beberapa lantai dijadikan hunian oleh pemiliknya.

Selain itu dari sisi kepemilikan untuk unit bangunan tinggi sekarang ini warga asing di Indonesia juga dapat memiliki unit apartemen, dengan catatan status haknya adalah hak pakai dengan durasi sekitar 30 tahun dan dapat diperpanjang.

Penerbitan SHMRS

Status kepemilikan setiap pemilik unit apartemen adalah Satuan Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS). Meski demikian, proses penerbitan SHMSRS itu seringkali tidak mudah, banyak kasus bangunan tinggi yang sudah bertahun-tahun bahkan sudah puluhan tahun tidak bisa keluar SHMSRS nya.

Hal ini dikarenakan proses perencanaan perijinannya dianggap gampang diatur, padahal perijinan bangunan tinggi ini sangat kompleks.

Status yang paling aman tentu saja jika pengembang merencanakan pembangunan bangunan tinggi, sedari awal sudah menyusun rencana perijinan yang sudah terpadu.

Pengembang juga harus memperhatikan peraturan dan prosedur resmi, jika pengembang apartemen sudah mengantongi IMB maka sebaiknya tidak ada lagi perubahan signifikan dikarenakan akan terjadi banyak perbedaan luasan pertelaan dikemudian hari.

Writer : Ilham M. Wijaya
Editor : Aldi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here